JOKOWI TAMBAH 'SUBSIDI' IURAN BPJS KESEHATAN PEJABAT DAN PNS

WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID –Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Besaran iuran PPU penyelenggara negara adalah 5 persen dari gaji atau upah per bulan. Dalam Pasal 30 Perpres 75/2019, porsi iuran yang ditanggung pemberi kerja alias negara sebesar 4 persen dari gaji atau upah tersebut. Lalu, porsi yang ditanggung peserta 1 persen.

Padahal dalam beleid pendahulunya, porsi iuran yang ditanggung pemberi kerja 3 persen dan porsi yang ditanggung pekerja 2 persen.

Iuran bagi pejabat negara, PNS pusat, prajurit, dan anggota Polri ditanggung oleh pemerintah pusat. Kemudian, iuran bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa, serta pegawai instansi daerah ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Iuran dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa," ujar Jokowi dalam Pasal 30 (4) Perpres 75/2019.

Sesuai Pasal 32 ayat (1) beleid yang sama, batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran kelompok penyelenggara negara juga meningkat dari Rp8 juta per bulan menjadi Rp12 juta per bulan.

Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran kelompok penyelenggara negara itu juga berubah. Dalam Pasal 33 (1), gaji tersebut mencakup gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

Dalam aturan sebelumnya, gaji tersebut hanya mencakup gaji atau upah pokok dan tunjangan keluarga.

Lebih lanjut, perubahan komposisi persentase iuran, batas paling tinggi gaji atau upah per bulan, dan dasar perhitungan iuran bagi penyelenggara pemerintah pusat berlaku mulai 1 Oktober 2019.

Sementara, untuk penyelenggara pemerintah daerah, perubahan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2020.

Presiden Joko Widodo resmi mengerek iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja BPJS Kesehatan menjadi dua kali lipat.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.

"Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," kata Jokowi dalam pertimbangan Perpres 75/2019.

Sumber : cnnindonesia.com

Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID,  Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Bagikan Artikel ini