KETENTUAN DAN MEKANISME TERBARU GURU PNS BOLEH DIPERBANTUKAN PADA SEKOLAH SWASTA

WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID – Peraturan tentang diperbolehkannya guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mengajar di Sekolah Swasta dijelaskan pada permendikbud nomor 35 tahun 2018 dan Surat edaran Mendikbud Nomor 10 Tahun 2019.

Pada permendikbud nomor 35 tahun 2015 penjelasannya tertulis pada Pasal 7 yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 7

(1) PNS diberikan Penugasan atas dasar permintaan instansi

yang membutuhkan atau penugasan dari instansi

induknya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan instansi

induknya.

(2) Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditandatangani oleh:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing-masing

bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan secara

khusus; dan

b. Pejabat yang Berwenang bagi PNS yang melaksanakan

tugas jabatan yang bersifat pendukung atau

administratif.

(3) Penugasan PNS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun

dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.

(4) PNS yang melaksanakan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi target kinerja,

maka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun PNS yang

bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak

dipertimbangkan perpanjangan penugasannya.

(5) PNS yang melaksanakan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya

dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.

(6) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat ke dalam jabatan

Surat Edaran nomor 10 tahun 2019 Menegaskan tentang Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

Penjelasan lengkap bisa bapak dan ibu guru baca di tulisan berikut ini.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri

Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, dengan ini

kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Guru pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat tetap dapat menjalankan tugasnya.

2. Guru pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan

oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib memenuhi

target kinerja setiap tahunnya.

3. Guru pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan

oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1, tetap

mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Pengaturan pelaksanaan tugas guru pegawai negeri sipil pada satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam angka 1 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sumber : guru-id.com

Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID, Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.