ALHAMDULILLAH, KEMENDIKBUD BUKA 61 RIBU SERTIFIKASI UNTUK GURU SWASTA PADA 2019

WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID -Mendikbud Muhadjir Effendy‎ angkat suara atas permintaan kemudahan sertifikasi dan impassing dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) yang hadir bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.

‎"Semua guru menurut Undang-Undang berhak mendapatkan tunjangan profesi. Untuk mendapatkan tunjangan profesi dia harus ikut ujian sertifikasi dan itu baik negeri maupun swasta dengan ketentuan-ketentuan tertentu," kata Muhadjir saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan.

Muhadjir juga mengamini jika kuota untuk sertifikasi memang terbatas.

Alasannya masing-masing kementerian membuat skala prioritas.

Dia mencontohkan, ada peraturan dimana sertifikasi lebih diutamakan bagi guru yang sudah mengabdi sebelum 2005.

Sementara yang setelah 2005 belum diperbolehkan.

"Sebagian besar ini adalah guru yang terutama dari Kementerian agama ya kalau saya ikuti acara tadi.‎ Mereka dari 2005 ke atas, karena itu mereka minta supaya dibuka. Kalau di Kemendikbud boleh, kami tidak ada masalah. Tahun ini kami juga akan buka 61 ribu sertifikasi untuk swasta," katanya.

‎Muhadjir menjelaskan sertifikasi guru-guru di bawah Kementerian Agama berbeda dengan di Kemendikbud.

Alasannya untuk Kemendikbud, sertifikasi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (untuk SMA/SMK) dan SMP menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.

"Jadi memang sulit untuk mensinkronkan ketika urusan sama yakni tentang sertifikasi, yang satu ada di bawah tanggung jawab pusat, yang satu lagi ada di daerah. Karena itu harus ada dibicarakan terpisah untuk sertifikasi Kemenag dan Kemendikbud," tambahnya.

Untuk diketahui, guru yang telah lulus sertifikasi dinyatakan sebagai guru yang profesional dan guru tersebut berhak untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa tunjangan profesi yang senilai dengan satu kali gaji pokok terakhir guru tersebut sesuai dengan kepangkatannyaa.

Bagi guru yang berstatus sebagai PNS, peraturan ini sudah jelas karena guru PNS memiliki gaji pokok yang jelas.

Tapi bagi guru swasta, ini menjadi masalah karena gaji pokok mereka tidak sama antara satu dengan yang lainnya.

Atas hal itu, pemerintah menggulirkan program yang bernama Impassing yakni proses penyetaaraan jabatan, pangkat dan golongan Guru bukan Pegawai Negeri Sipil sehingga mereka akan menerima tunjangan profesi guru sesuai dengan kepangkatan yang didapat dari impassing tersebut.

Sumber : tribunnews.com

Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID,  Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Bagikan Artikel ini