INILAH PERUBAHAN TERBARU JUKNIS BOS 2017 SESUAI PERMENDIKBUD NOMOR 26 TAHUN 2017

Assalamu'alaikum wr.wb. selamat malam dan salam sejahtera untuk guru-guru seluruh indonesia dimanapun anda berada....

sangat penting untuk diketahui berikut adalah informasi terbaru infokemendikbud.com tentang Perubahan Juknis BOS Terbaru 2017 Sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017.

Saat ini satuan pendidikan tentunya sedang sibuk dengan kegiatan membuat laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN dan APBD Tahun anggaran 2017 triwulan 1 (satu) sampai 3 (tiga). Nah pada format laporan BOS tahun 2017 ada sedikit perubahan berdasarkan juknis bos terbaru 2017 sesuai peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 26 tahun 2017, nah salah satunya adalah format Laporan Pembelian Barang Dana BOS APBN dan APBD 2017 ASET.

Adapun pada tulisan kali ini admin akan membahas tentang apa saja perubahan yang ada didalam peutnjuk teknis (juknis) BOS Terbaru 2017 sesuai dengan permendikbud nomor 2016 tahun 2017. Nah bagi rekan-rekan pendidik maupun tenaga pendidik khususnya bendahara sekolah yang ingin mengetahuinya secara jelas, maka bisa membaca tulisan berikut.

Pertama kali tentu saja admin akan menuliskan permendikbud nomor 26 tahun 2017 ini dimulai dari pasal aga rlebih dipahami oleh rekan-rekan pembaca.

Pasal I Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERBARU

Pada BAB I

juknis bos terbaru 2017 dijelaskan tentang tujuan dari dana bos itu sendiri. untuk lebih jelasnya silahkan baca tulisan berikut:

A. Tujuan BOS

Tujuan BOS pada:

1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:

a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;

b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;

c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau

d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. SMA/SMALB/SMK untuk:

a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;

b. meningkatkan angka partisipasi kasar; 

c. mengurangi angka putus sekolah;

d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;

e. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau

f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah

Adapun Sasaran dan bos tahun anggaran 2017 adalah sebagai keperluan berikut ini:

SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dilarang untuk menolak BOS yang telah dialokasikan. SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang bersangkutan.

besarnya biaya dana bos yang diterima tiap satuan pendidikan dapat kami perincikan sebagai berikut sesuai ketentuan.

BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/ SMK dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.

Satuan biaya BOS untuk:

1. SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun

2. SMP/SMPLB : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun -7-

3. SMA/SMALB dan SMK : Rp 1.400.000,-/peserta didik/tahun

Kapan dana bos cair tiap triwulan? nah jelasnya berikut kami bagikan Waktu Penyaluran dan bos tahun 2017.

Penyaluran BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap 6 (enam) bulan (semester), yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember. Semoga dipahami

Pada tahun 2017/2018 Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah. Bagaimana prosedurial nya?

BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. 

Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan Komite Sekolah. Dalam hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus:

1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;

2. melakukan evaluasi setiap tahun;

3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:

a. RKAS memuat BOS;

b. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;

c. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;

d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

Sumber : http://www.guru-id.com

Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Silahkan like fanspagenya dan tetap kunjungi situs kami di www.infokemendikbud.com . Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber  terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Bagikan Artikel ini