GURU HONORER YANG PENGORBANAN NGAJARNYA MASYAALLAH BANGET MASIH MINIM GAJI, NAH INI PENGANGGURAN MAU DIGAJI

WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID -Sebanyak 10.340 orang warganet mengikuti polling detikFinance untuk merespons rencana Calon Presiden Nomor Urut 01 yang bakal memberi gaji ke pengangguran pemegang kartu Pra-Kerja.

Hasilnya, 73% peserta poling menganggap kebijakan tersebut tidak penting dan tidak setuju dengan rencana Jokowi memberi gaji untuk pengangguran.

Apa alasan mereka?

"Itu honorer aja yg pengorbanan ngajarnya masyaAllah banget masih terlunta2, nah ini pengangguran digaji... :"

Duit dr mana pak?" kata @iddfa_ dikutip detikFinance, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Senada, warganet lainnya juga berpandangan lebih baik memperhatikan nasib honorer sebelum rencana gaji pengangguran dilakukan.

"Honorer aja dulu angkat, yg udah tahunan kerja buat negara. Bahkan ada yg puluhan tahun ga dihargai pengabdiannya dan kalo diangkatpun mereka bentar lagi pensiun. Tega banget ga ada pengangkatan tiap tahun di rezim ini," ungkap @KavindraOemar.

Warganet lain memandang, yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

"Gimna kalau disediakan lapangan kerja nya yg super banyak yg bisa menerima laki laki usia maksimal," kata @hendikoswara12.

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan membagikan kartu Pra-Kerja kepada masyarakat lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan setaranya jika terpilih kembali.

Dalam paparannya, Jokowi sempat membahas keuntungan memiliki Kartu Pra-Kerja. Jokowi mengatakan kartu tersebut sangat baik untuk muda-mudi yang baru lulus SMA, juga yang sudah diberi pelatihan namun belum dapat kerja bakal digaji.

"Kan sudah dilatih sesuai bidang masing-masing. Namun, jika masih belum dapat kerja, kita akan berikan gaji, tapi besarannya berapa, itu masih dirahasiakan," kata Jokowi.

kata Sri Mulyani, beberapa gagasan program Jokowi seperti tiga kartu 'sakti' pun dibahas. Hanya sana masih tahapan awal. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun masih mempertimbangkan mengenai Kartu Pra-Kerja masuk ke dalam desain APBN 2020.

"Itu (Kartu Pra-Kerja) salah satu yang jadi isu atau pertimbangan dalam desain RAPBN 2020," ujarnya.

Dia mengaku, akan tetap mengelola APBN secara hati-hati meskipun mengakomodasi program-program baru yang berpotensi membebani kas negara.

Sumber : detik.com

Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di WWW.INFOKEMENDIKBUD.WEB.ID, Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.